Home / Headline / DLH Muaraenim Nyatakan Pengaduan Masyarakat Terhadap PT GHEMMI Sudah Banyak
Lokasi tambang PT GHEMMI yang berlokasi di kawasan Kecamatan Rambang Dangku, Kabupaten Muaraenim, Sumatera Selatan.

DLH Muaraenim Nyatakan Pengaduan Masyarakat Terhadap PT GHEMMI Sudah Banyak

Muaraenim, Sumselupdate.com – Tim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kemen LHK) mendatangi PT GH EMM Indonesia (PT GHEMMI) yang berlokasi di kawasan Kecamatan Rambang Dangku, Kabupaten Muaraenim, Sumatera Selatan pada Kamis (7/12/2017).

Kedatangan tim tersebut untuk memverifikasi pengaduan masyarakat mengenai dugaan pencemaran lingkungan yang dilakukan PT GHEMMI.

Terkait persoalan tersebut, Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muaraenim, Asmawi saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat (15/12/2017) mengatakan, kedatangan tim tersebut untuk menindaklanjuti laporan dari masyarakat.

“Kedatangan tim pusat untuk mengklarifikasi antara pengaduan dengan kondisi lapangan,” kata Asmawi.

Disingggung mengenai apa yang yang dilaporkan warga, Asmawi mengungkapkan jika warga melaporkan limpahan air yang mengenai kebun warga, sehingga mereka merasa terganggu dengan hal itu.

“Karena pengaduan masyarakat langsung ke pusat maka yang datang untuk memverifikasi laporan tersebut juga orang pusat,” ujar Asmawi.

Soal hasil dari verifikasi tersebut, Asmawi mengatakan jika pihaknya tidak tahu, karena saat itu hanya mendampingi. “Namun jika laporan tersebut terbukti, pasti akan ada teguran,” ungkapnya.

 

Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muaraenim, Asmawi.

 

Asmawi menyebutkan jika pengaduan masyarakat terhadap PT GH EMM Indonesia sudah banyak. Namun yang paling sering mengadukannya adalah masyarakat dari Kota Prabumulih.

Terpisah, NP warga Dusun III Gunung Raja mengungkapkan jika pada tahun 2015, di wilayahnya pernah terjadi banjir besar yang membuat rumah dan kebun warga terendam.

Banjir tersebut, ujarnya, diduga karena adanya aktifitas tambang sehingga menyumbat aliran sungai, karena sebelumnya wilayah itu belum pernah terjadi banjir.

“Sebelumnya pernah ada ganti rugi bagi lahan dan kebun warga yang terdampak banjir, tapi masalah banjir tersebut hingga kini masih sering terjadi,” tukas NP.

Sebelumnya, Tim Kemen LHK mendatangi PT GHEMMI yang berlokasi di kawasan Kecamatan Rambang Dangku, Kabupaten Muaraenim, Sumatera Selatan, Kamis (7/12/2017).

Kedatangan tim tersebut untuk memverifikasi pengaduan masyarakat mengenai dugaan pencemaran lingkungan yang dilakukan PT GHEMMI.

Pantauan Sumselupdate.com, Tim Kemen LHK dipimpin langsung oleh Pengawas Lingkungan Hidup Balai Pengamanan Penegakkan Hukum Kemen LHK Wilayah III Sumatera, Ferdinan. Turut mendampinginya anggota tim yang merupakan utusan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muaraenim, dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Prabumulih.

Setelah seharian tim tersebut melakukan verifikasi dan pertemuan dengan pihak PT GHEMMI  dan PT Musi Prima Coal (PT. MPC) yang terkesan tertutup bagi media, akhirnya awak media pun berhasil mengkonfirmasi sedikit perihal kedatangan tim Kemen LHK ini.

“Ya sudah seharian kami di sini. Yang pasti kami masih dalam proses verifikasi pengaduan dan pengumpulan bahan keterangan. Jadi kita masih belum bisa kasih info lebih. Masih berproses,” ujar Ferdinan.

Saat ditanya apakah sudah ada Berita Acara dan materi pengaduan pencemaran lingkungan seperti apa yang diduga dilakukan PT GHEMMI, Ferdinan pun belum mau membukanya.

“Berita acara nanti tentunya sesuai dengan fakta-fakta temuan di lapangan dan (saat ini) kita belum siap”, ujarnya.

Yang jelas, tambah Ferdinan, pihaknya masih memilah-milah dulu masalahnya, sehingga saat ini pihaknya belum dapat memberikan penjelasan secara utuh . “Kita belum bisa jawab dulu semuanya. Kita nanti undang media ke kantor Gakkum (penegakkan hukum) di Palembang untuk klarifikasi ya”, tegasnya.

Sementara itu, Kasi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muaraenim, Hamseh, SH ketika dikonfirmasi perihal apa materi aduan pencemaran lingkungan dan apa saja yang diverifikasi oleh Tim Kemen LHK juga belum mau berkomentar banyak.

“Ini kan telah menjadi ranah kewenangan Kementerian, bukan kewenangan kita. Kami cuma mendampingi, pokoknya sudah diserahkan seluruhnya ke kementerian karena sifatnya mendampingi. Jadi tidak bisa komentar, termasuk soal apa karena berita acaranya belum dibuat”, ujarnya.

Terpisah, General Manager (GM) PT MPC, Bambang saat hendak dikonfirmasi melalui panggilan telepon tidak menjawab, begitupun melalui SMS, tidak ada balasan. Saat ditelpon ke HP yang semula aktif juga tidak diangkat, lalu selang tidak lama telponnya malah tidak aktif. Begitu juga ketika media ini menghubungi Humas PT GHEMMI , Wanda, tidak ada jawaban.

Diketahui, PT GHEMMI Indonesia berada di kawasan Kecamatan Rambang Dangku, Kabupaten Muaraenim dan Kecamatan Prabumulih Barat, Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan. Perusahaan yang berdiri pada 2007, atas kerjasama pemerintah Cina dan Indonesia melalui konsorsium China Senhua Energy dan PT Energi Musi Makmur ini, mulai memasuki tahap konstruksi pada 2009 dan menghasilkan daya listrik sebesar 2×150 MW.

Menurut salah satu sumber yang namanya minta dirahasiakan, PT GHEMMI yang sudah beroperasi sejak tahun 2012 tersebut mendapat suplai batubara dari PT Musi Prima Coal (PT. MPC) sebesar ±2 juta ton per tahun dengan estimasi limbah fly ash (abu sisa pembakaran batu bara) sebesar 5 persen, atau 100 ribu ton per tahun. Jika dihitung sejak beroperasi hingga 2017, maka estimasi limbah fly ash diprediksi mencapai 500 ribu ton.

Kuat dugaan salah satu item aduan pencemaran lingkungan di area PT GHEMMI adalah soal limbah fly ash tersebut. Sebab, berdasarkan informasi masyarakat, diduga fly ash itu ditempatkan di lokasi timbunan eks PIT atau lubang tambang PT MPC. Dampak yang ditimbulkan dari dumping fly ash itu terkontaminasi logam berat dan ash menuju Sungai Penimur yang disebabkan aliran air hujan dan air tanah yang bermuara ke sungai.

Masih berdasarkan informasi masyarakat itu, pada 2016 timbunan fly ash ini menimbulkan bencana bagi masyarakat Payu Putak dan Gunung Raja akibat meluncurnya timbunan tanah di atas fly ash. Ini membuat terputusnya Sungai Penimur sepanjang 1 Km yang berakibat kerusakan dan pencemaran lingkungan. Dimana air Sungai Penimur masuk ke dalam PIT PT MPC dan kemudian dipompa keluar tanpa dilakukan pengelolaan terlebih dahulu di KPL, akibat debit air yang masuk tidak sebanding dengan kapur yang diberikan. (azw/shn)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.